Kedudukan dan Fungsi Anggota BPD, diantaranya yaitu:

1. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
2. BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.
3. Fungsi BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas dan Wewenang BPD

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas dan wewenang yang harus dijalankan sebagai wujud dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan sejumlah tugas dan wewenang BPD yaitu sebagai berikut ini.

1. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa;
3. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
4. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa;
5. Membuat susunan tata tertib BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
7. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
9. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
11. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu pentingnya tugas, fungsi dan wewenang BPD di desa sekarang ini. Sehingga tidak berlebihan jika warga desa sangat berharap BPD agar mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik. Untuk memahami berbagai esensi yang ada dalam peraturan ini bakal lebih gamblang jika Anda mempelajari pasal demi pasal yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).